Potianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat mencatat sejarah baru pada 2025 dengan mencapai angka 72,09, tertinggi sejak indikator tersebut diukur di provinsi ini. Meski demikian, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas.
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat coffee morning bersama lintas sektor. SUARANUSANTARA/SK
Penegasan itu disampaikan Norsan saat membuka Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Pontianak, Kamis (2/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai mitra pembangunan guna menyelaraskan langkah dalam mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, IPM Kalbar tahun 2025 meningkat menjadi 72,09 dari 71,19 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut menempatkan Kalimantan Barat dalam kategori IPM Tinggi sekaligus menjadi pencapaian terbaik sepanjang sejarah provinsi.
"Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat," ujar Norsan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari kenaikan angka statistik, tetapi harus tercermin dalam meningkatnya kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
"Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya," tegasnya.
Untuk mempercepat peningkatan IPM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat program pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Di bidang pendidikan, pemerintah menggulirkan berbagai program strategis seperti Internet Gratis untuk Sekolah, pengembangan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, hingga Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).
Norsan menegaskan bahwa setiap anak di Kalimantan Barat harus memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun letak geografis.
"Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, berbagai program seperti subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," katanya.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah memperkuat pelayanan melalui pengembangan lima rumah sakit regional, peningkatan layanan kesehatan primer, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Berbagai upaya tersebut turut mendorong peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) Kalimantan Barat pada 2025 sebesar 0,34 tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.
Pada dimensi standar hidup layak, pemerintah juga memperkuat berbagai program pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.
"Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM," ungkapnya.
Norsan meminta Satgas Percepatan Peningkatan IPM menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, terukur, serta berorientasi pada hasil.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menyusun rencana aksi yang jelas disertai sistem monitoring dan evaluasi agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Satgas IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, mengatakan meski IPM Kalbar masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru melampaui rata-rata nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan di Kalimantan Barat telah berada pada jalur yang benar.
"Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan," ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan manusia harus didukung data yang valid dan terintegrasi. Untuk itu, BPS saat ini tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai indikator ekonomi dan sosial guna mendukung kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
"Kami mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat," pungkasnya.
Coffee Morning Satgas Percepatan IPM turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forkopimda, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi, menyelaraskan program pembangunan, serta menghimpun berbagai inovasi guna mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
