Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Sekitar 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Barat melayangkan protes keras kepada Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Mereka mendesak pencopotan Kepala Dinas DPPPA saat ini, Herkulana Mekarryani, dengan dalih kepemimpinan yang dinilai arogan, tidak adil, dan merusak semangat kerja pegawai.
Tampak gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).SUARANUSANTARA/SK
Desakan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Provinsi Kalbar. Surat tersebut telah dikirimkan ke Gubernur Kalbar, DPRD Kalbar, dan Polresta Pontianak, lengkap dengan sejumlah bukti yang menjadi dasar aduan.
Koordinator Forum, Deri Octaris Cowari, mengungkapkan bahwa ini merupakan aksi kedua setelah sebelumnya sejumlah pegawai menghadap langsung kepada Gubernur tiga bulan lalu, namun belum mendapat respon solutif.
“Sejak Herkulana menjabat pada awal 2024, kami merasa tertekan, dihina, direndahkan, dan diperlakukan tidak adil. Suasana kerja menjadi tidak sehat, bahkan kami merasa bekerja karena keterpaksaan,” ungkap Deri saat dikonfirmasi pada Kamis (3/7/2025).
Menurut Deri, bentuk tekanan yang dirasakan antara lain berupa kekerasan verbal, perendahan terhadap kinerja pegawai, hingga pembagian tugas perjalanan dinas yang tidak merata.
“Kami dianggap bodoh, tidak kompeten, dan selalu salah. Hanya dia yang merasa paling benar dan paling pintar,” tambahnya.
Deri juga menyebut adanya perlakuan tidak adil dalam pemberian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang hanya diberikan kepada tiga orang yang sama secara berulang, mengabaikan potensi dan kontribusi pegawai lainnya.
Tak hanya itu, tudingan bullying, fitnah, serta penciptaan konflik internal antarpegawai turut menjadi sorotan. Bahkan Herkulana dinilai sering tidak berada di kantor dengan alasan perjalanan dinas atau urusan pribadi tanpa menunjuk pelaksana harian.
“Dia juga sering mengancam akan memindahkan pegawai seenaknya karena merasa punya koneksi kuat di Pemprov dan BKD,” keluh Deri.
Atas kondisi tersebut, para ASN menyatakan siap melakukan aksi mogok kerja jika tidak ada solusi tegas dari Gubernur Kalbar. Mereka mengingatkan bahwa aksi ini akan berdampak pada terganggunya layanan, termasuk terhadap anak-anak korban kekerasan yang kini berada di shelter.
“Kalau kami mogok, siapa yang akan layani korban di shelter? Ini bukan main-main, ini demi keadilan dan profesionalisme kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson Azroi, menyatakan telah menerima laporan dan akan segera memanggil kedua belah pihak untuk dimintai klarifikasi.
“Kami akan panggil Kadis dan para staf untuk mendapatkan informasi utuh terkait permasalahan ini,” ujar Harisson.
Ia menegaskan bahwa meski konflik internal sedang terjadi, pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas utama ASN.
“Apapun yang terjadi, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” pungkasnya.[SK]
.JPG)
