Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengambil langkah tegas dalam mengatasi kelangkaan dan tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar yang kerap dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sekda Kalbar Harisson memimpin langsung Rapat Antisipasi Kelangkaan dan Tingginya Harga BBM di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (11/7/2025).SUARANUSANTARA/SK
Langkah strategis tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, saat memimpin Rapat Antisipasi Kelangkaan dan Tingginya Harga BBM, yang digelar di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (11/7/2025).
Rapat ini melibatkan berbagai unsur penting, seperti perwakilan dari PT Pertamina Patra Niaga, aparat kepolisian, perangkat daerah, dan stakeholder terkait lainnya yang memiliki peran langsung dalam pengawasan distribusi energi.
“Kita akan membentuk Tim Pengawas terpadu yang terdiri dari aparat penegak hukum, perangkat daerah, dan stakeholder terkait. Tim ini akan memiliki ruang lingkup tugas sesuai hak dan kewenangan masing-masing,” tegas Harisson.
Tim ini akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap jalur distribusi BBM, memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran, serta mencegah praktik-praktik penyimpangan seperti penimbunan, penjualan di atas HET, dan penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kami tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Kita ingin memastikan hak masyarakat atas BBM tidak dirampas oleh ulah segelintir oknum,” ujar Harisson.
Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan masyarakat, terutama di beberapa daerah Kalbar yang kerap mengalami kelangkaan solar, menyebabkan antrean panjang di SPBU, serta maraknya penjualan BBM bersubsidi di atas harga resmi.
Dengan pembentukan Tim Pengawas BBM, Pemprov Kalbar berharap mampu menjaga kestabilan pasokan dan harga BBM di seluruh wilayah, termasuk di kawasan terpencil yang sering terkendala distribusi.
“Kami harap kehadiran Tim Pengawas ini dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kelangkaan dan kenaikan harga BBM di Kalbar. Ini bentuk komitmen pemerintah melindungi hak masyarakat dalam mendapatkan akses energi yang adil dan merata,” pungkas Harisson.
Langkah ini juga menunjukkan sinergi lintas sektor yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Pertamina, dalam menjamin ketersediaan energi yang berkeadilan serta menjaga kestabilan sosial dan ekonomi di Kalimantan Barat.
Pemprov Kalbar menegaskan akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas tim di lapangan dan membuka ruang pengaduan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial atas distribusi BBM.[SK]
.JPG)
.jpeg)
