Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (9/5/2025), memanas setelah Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, terkait masalah banjir dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025–2029.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa.SUARANUSANTARA/SK
Dalam tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Bahasan menyebut kondisi banjir di Kota Pontianak dengan istilah “acap”. Namun, istilah tersebut dianggap meremehkan kenyataan yang dihadapi masyarakat oleh Bebby.
“Saya melihat apa yang ditanggapi Pak Wakil Wali Kota bukan soal benar atau tidak, tapi soal fakta di lapangan. Kita bicara kenyataan, bukan eufemisme,” tegas Bebby, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak.
Lebih lanjut, Bebby menyoroti wilayah-wilayah yang menurutnya kerap terdampak parah saat musim hujan seperti Purnama dan Sepakat 2. Ia menantang pemerintah kota untuk melihat langsung kondisi di lapangan ketimbang mengandalkan narasi yang cenderung menenangkan publik.
“Kalau kita ingin membenahi Kota Pontianak, kita harus jujur pada diri sendiri dan masyarakat. Jangan hanya menggiring opini seolah-olah semuanya baik-baik saja,” kritiknya.
Menurutnya, kejujuran dan transparansi adalah kunci utama dalam merumuskan rencana pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran. Ia khawatir jika permasalahan banjir tidak diakui secara gamblang, solusi yang diambil pun akan meleset dari akar persoalan.
“Kalau memang kondisinya banjir, ya katakan banjir. Jangan pakai istilah yang membingungkan publik. Jujur itu penting untuk perbaikan ke depan,” tegas Bebby.[SK]
.JPG)
