Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menghadiri Workshop dan Coffee Talk tentang Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUM Desa untuk kontribusi optimal dalam pembangunan Kalimantan Barat di Aula Bank Kalbar pada Kamis (10/10/2024).
Dalam sambutannya, Harisson menjelaskan bahwa kegiatan ini difasilitasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bank Kalimantan Barat. Ia menekankan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mampu melihat dan mengembangkan potensi yang ada di wilayah mereka masing-masing.
“Mereka harus berjiwa entrepreneurship untuk menarik pendapatan bagi Bumdes, yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Lebih lanjut, Harisson menegaskan bahwa untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah berstatus BLUD, penting untuk memiliki target kinerja yang jelas dan dapat dicapai. Ia mengingatkan bahwa BUMD yang berstatus BLUD harus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, mereka dapat menggunakan dana BLUD untuk terus meningkatkan pelayanan, misalnya di rumah sakit yang bisa membangun gedung pelayanan baru dengan margin keuntungan yang ada,” katanya.
Harisson juga menekankan pentingnya perusahaan air minum untuk berpikir dengan pola bisnis yang baik, sehingga semua masyarakat dapat terlayani dengan baik dalam hal fasilitas air bersih.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDes sangat diperlukan untuk mendorong kontribusi dalam pembangunan nasional. Ia mengungkapkan, meskipun pemerintah telah membentuk korporasi daerah dan desa, kontribusi mereka masih terbilang rendah.
“Dari 25 BUMD di Kalimantan Barat, hanya 6 BUMD yang mampu memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Bahkan, ada 11 BUMD yang mengalami kerugian pada tahun 2023,” ungkapnya.
Rudy juga mencatat bahwa BLUD Kesehatan, seperti rumah sakit umum daerah (RSUD), belum memaksimalkan fleksibilitas yang diberikan dalam penyediaan sumber daya pelayanan kepada masyarakat, termasuk waktu tunggu rawat jalan yang belum sesuai standar. Hal yang sama berlaku untuk BUMDes, yang mayoritas tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes).
“Workshop dan Coffee Talk ini diharapkan dapat mengakselerasi kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDes melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang berkualitas,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk kepala biro/bagian perekonomian dan pembangunan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektur daerah, serta direktur BUMD dan RSUD se-Kalimantan Barat, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan tata kelola dan kontribusi sektor publik di daerah. [SK]
.JPG)
.jpeg)
