Pemprov Kalbar Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah 2026

 

Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dipimpin Pj. Sekda Hendra di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (5/10/2026). SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan belanja daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (5/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Arwana tersebut dipimpin Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Hendra. Entry meeting menjadi bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan untuk menyampaikan hasil sementara pemeriksaan sekaligus memperoleh tanggapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap sejumlah hal yang menjadi perhatian selama proses pemeriksaan.

Hendra meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pemeriksaan. Menurutnya, hasil pemeriksaan harus dijadikan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan daerah.

“Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi,” kata Hendra.

Ia menekankan, setiap temuan maupun catatan pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara tepat dan terukur. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Pemeriksaan ini harus kita jadikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Setiap catatan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan belanja daerah semakin baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Hendra juga mendorong penguatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Koordinasi antara perangkat daerah dan pihak pemeriksa dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan setiap hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Menurutnya, Pemprov Kalbar berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Melalui pemeriksaan tersebut, seluruh catatan yang disampaikan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah terkait. Dengan demikian, hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pengelolaan belanja daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat. [SK]