 |
| DPRD Sanggau Setujui Raperda APBD Perubahan 2026. SUARANUSANTARA/SK |
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sanggau yang digelar di lantai 3 Gedung DPRD Sanggau, Minggu (28/9/2026).
Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan, setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, Raperda APBD-P 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani proses evaluasi dan pengesahan lebih lanjut.
“Hari ini kita lakukan rapat paripurna untuk persetujuan Raperda. Setelah ini kita teruskan kepada Pak Gubernur untuk pengesahan lebih lanjut,” ujar Yohanes Ontot usai rapat paripurna.
Menurutnya, proses pembahasan Raperda APBD Perubahan melibatkan berbagai masukan dari DPRD Kabupaten Sanggau. Kritik dan saran yang disampaikan anggota dewan menjadi bagian dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Kritik, saran dan masukan menjadi bagian penting bagi kami,” katanya.
Yohanes menjelaskan, sejumlah masukan tersebut akan menjadi bahan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau.
Adapun sejumlah program yang menjadi perhatian dalam APBD-P 2026 di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta pelayanan dasar masyarakat.
“Untuk program prioritas terkait dengan infrastruktur jalan dan layanan publik. Misalnya jalan, jembatan, air bersih dan prasarana lainnya,” jelas Ontot.
Ia berharap pelaksanaan APBD-P 2026 dapat berjalan dengan baik setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Kalimantan Barat.
Dengan disetujuinya APBD Perubahan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan berbagai program prioritas sekaligus memperkuat pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Sanggau.
Yohanes menegaskan, pelaksanaan anggaran akan diarahkan agar program pembangunan yang telah ditetapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. [SK]
