Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Jembatan kerap dipandang sekadar bangunan fisik. Namun bagi warga Pontianak Utara, Jembatan Dharma Putra memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia menjadi penghubung kehidupan, penopang aktivitas ekonomi, sekaligus simbol nyata kehadiran negara ketika masyarakat berada dalam kondisi genting.
Jembatan Dharma Putra.SUARANUSANTARA/SK
Rampung tepat waktu dan dibangun dengan kualitas terukur, Jembatan Dharma Putra kini berdiri sebagai bukti bahwa aspirasi masyarakat dapat dijawab melalui kerja nyata pemerintah. Keberhasilan pembangunan jembatan tersebut mendapat apresiasi dari Lembaga Sentra Inovasi dan Kajian Kebijakan Publik (SIKKAP).
Pengamat kebijakan publik SIKKAP, Agus Setiadi, SE, menilai langkah cepat Pemerintah Kota Pontianak di bawah kepemimpinan Wali Kota Edi Rusdi Kamtono mencerminkan kepekaan dalam membaca urgensi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, respons Pemkot terhadap robohnya jembatan yang pertama kali dilaporkan warga pada 14 Mei 2024 patut diapresiasi.
“Tidak butuh waktu lama bagi jajaran Pemkot Pontianak untuk turun langsung ke lapangan, memastikan keselamatan warga, sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Pontianak Utara,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, hanya dalam waktu 24 jam setelah survei lapangan pada 15 Mei 2024, Dinas PUPR Kota Pontianak telah membangun jembatan sementara sebagai solusi awal. Langkah tersebut dinilai krusial karena akses itu merupakan urat nadi aktivitas harian warga.
“Ini bukti respons cepat pemerintah daerah dalam situasi darurat infrastruktur,” tambahnya.
Meski bergerak cepat, Agus menegaskan Pemkot Pontianak tetap menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aturan. Untuk pembangunan jembatan permanen, seluruh proses dilakukan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa. Konsultasi bahkan dilakukan dengan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Dr. Fahrurrazi, M.Si, yang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur permanen wajib melalui mekanisme tender.
Agus juga meluruskan narasi yang sempat berkembang di ruang publik bahwa pembangunan jembatan baru dilakukan setelah viral di media sosial. Menurutnya, saat isu tersebut ramai diperbincangkan, proyek Jembatan Dharma Putra sejatinya telah masuk tahap perencanaan dan persiapan lelang.
“Setiap aspirasi masyarakat selalu diakomodasi Pemkot Pontianak, tetapi pelaksanaannya tetap harus sesuai prosedur agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Dari sisi pengelolaan anggaran, proyek ini dinilai mencerminkan tata kelola yang efisien dan transparan. Dari pagu awal sebesar Rp1 miliar pada Tahun Anggaran 2025, pembangunan Jembatan Dharma Putra terealisasi dengan nilai kontrak Rp796.666.000. Efisiensi tersebut diperoleh melalui mekanisme tender terbuka yang dapat diawasi publik.
Sekretaris Jenderal SIKKAP, Firdaus, S.IP., M.Sos, menambahkan bahwa keberhasilan proyek ini juga ditopang oleh keterlibatan langsung pimpinan daerah dan unsur legislatif. Kehadiran Wakil Wali Kota Pontianak, Ketua DPRD, serta Kepala Dinas PUPR saat proses pemancangan minipile pada 4 September 2025 menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mengawal pembangunan.
“Pengawasan berlapis, keterbukaan proses tender, serta pelibatan Kejaksaan dan Kepolisian merupakan wujud komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip good governance dan akuntabilitas publik,” ujar Firdaus.
Dari aspek teknis, kualitas Jembatan Dharma Putra bahkan dinilai melampaui standar minimal. Dengan lebar enam meter, jembatan ini melebihi ketentuan untuk jalan sekelasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2023, sementara lebar jalan eksisting hanya lima meter. Peningkatan spesifikasi ini memberikan jaminan keselamatan sekaligus manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sejak dinyatakan rampung pada 7 Desember 2025, Jembatan Dharma Putra telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga. Bagi masyarakat, kehadiran jembatan ini memulihkan akses dan rasa aman. Sementara bagi pemerintah, proyek ini menjadi cermin bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan empati, dijalankan secara cepat, dan berpijak pada kepatuhan hukum akan melahirkan kepercayaan publik.
Secara lebih luas, pembangunan Jembatan Dharma Putra merepresentasikan implementasi kebijakan publik yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Efisiensi anggaran, peningkatan kualitas teknis, serta transparansi proses menjadikan proyek ini layak menjadi rujukan bagi daerah lain dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.[SK]
.JPG)
