Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa menyoroti maraknya kasus korupsi di Kalbar dan mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan berbagai perkara yang hingga kini masih menggantung, Jumat (3/10/2025).
HMI Kalbar lakukan unjuk rasa di Polda Kalbar pada Jumat (03/10/2025).SUARANUSANTARA/SK
Andre Sarkasi, fungsionaris Badko HMI Kalbar, menegaskan bahwa praktik korupsi di wilayah Kalbar masih terjadi secara masif dan menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan publik.
“Ini adalah keprihatinan mendalam atas masih maraknya korupsi di Kalbar, yang terus merongrong pembangunan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya dalam orasi.
Menurut Andre, kasus korupsi yang belum tuntas mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya konsistensi aparat dalam memproses pelaku tanpa memandang status maupun kedudukannya.
“Kasus korupsi yang dibiarkan menggantung menunjukkan lemahnya sistem hukum kita, serta minimnya kecepatan dan konsistensi dalam memproses pelaku,” tegasnya.
Dalam aksinya, HMI Kalbar menyampaikan sejumlah tuntutan:
Aparat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus korupsi yang masih menggantung, tanpa pandang bulu.
Memberikan kejelasan publik terkait perkembangan kasus, termasuk identitas tersangka, bukti, dan tahapan hukum.
Menegakkan efek jera melalui hukuman tegas, agar korupsi tidak dianggap sebagai risiko yang bisa dinegosiasikan.
Memastikan tidak ada lagi kasus yang sengaja dibiarkan menggantung dengan alasan administratif, anggaran, atau intervensi politik.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan yakni dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah, yang disebut merugikan negara sekitar Rp40 miliar dan hingga kini belum menemui kejelasan.
Andre mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Tinggi Kalbar, KPK, Polri, hingga DPRD, untuk segera bergerak cepat menegakkan keadilan.
“Kami meminta semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, bekerja sama menjunjung tinggi komitmen terhadap keadilan. Jangan biarkan kasus-kasus ini hanya menjadi catatan tanpa penyelesaian nyata,” pungkasnya.[SK]
