 |
| Bupati Sambas, Satono tanggapi secara langsung aksi “Rakyat Bersuara” menegaskan akan mendengarkan dan mengawal aspirasi masyarakat.SUARANUSANTARA/SK |
Aksi ini berlangsung damai namun penuh semangat. Dalam orasi yang disampaikan, massa menuntut perbaikan kesejahteraan dan pelayanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga kejelasan status tenaga honorer yang hingga kini masih menggantung.
Di tengah aksi, Bupati Sambas Satono hadir langsung menemui warga dan melakukan dialog terbuka. Ia menegaskan komitmennya untuk mendengarkan serta mengawal setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, bersama DPRD Sambas.
“Kami di pemerintah daerah siap memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan rakyat, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah ini satu per satu,” kata Satono di hadapan massa aksi.
Satono mengakui kondisi jalan di Kabupaten Sambas masih memprihatinkan. Ia menyebut, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke berbagai wilayah untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Kalau 45 anggota dewan mendukung, insya Allah pembangunan jalan dan jembatan bisa kita realisasikan secara bertahap,” tegasnya.
Selain infrastruktur, status tenaga honorer juga menjadi isu penting yang disuarakan dalam aksi tersebut. Massa meminta pemerintah daerah memperjuangkan tenaga honorer, khususnya guru, agar tidak dirugikan dalam proses pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menanggapi hal ini, Satono menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN terkait penyelesaian status tenaga honorer.
“Selama ini saya tidak pernah menyampaikan adanya pemberhentian. Saya minta semua tenaga honorer tetap bekerja seperti biasa sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Satono juga berharap guru honorer dapat diakomodasi sebagai PPPK paruh waktu, meski prosesnya membutuhkan waktu dan prosedur yang ketat.
Dalam kesempatan itu, Satono turut menanggapi isu yang beredar terkait utang Pemkab Sambas sebesar Rp200 miliar. Ia mempertanyakan kebenaran data tersebut dan meminta masyarakat tidak termakan informasi yang belum terverifikasi.
“Kalau memang ada utang sebesar itu, silakan tanyakan bank mana yang memberi pinjaman. Kita akan lakukan klarifikasi agar informasi yang beredar tidak simpang siur,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan terkait dana hibah Rp150 miliar yang dipersoalkan oleh sebagian warga. Menurutnya, perlu kejelasan mengenai asal-usul dana tersebut, apakah berasal dari provinsi atau dari pemerintah pusat melalui DIPA.
Di akhir dialog, Satono membahas pengelolaan tambang rakyat yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian warga. Ia mengimbau masyarakat yang memiliki lahan berpotensi tambang agar segera mengajukan izin resmi.
“Pemkab Sambas sudah berkonsultasi dengan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti hal ini. Dengan pengelolaan yang baik dan legal, tambang rakyat bisa memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
Aksi ini diakhiri dengan penyampaian aspirasi secara tertulis kepada DPRD dan pemerintah daerah. Massa berharap seluruh tuntutan mereka segera ditindaklanjuti secara terbuka, transparan, dan berpihak kepada rakyat Sambas.[SK]
