![]() |
| Bupati Kubu Raya Sujiwo |
Penegasan tersebut disampaikan Sujiwo saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Kecamatan Teluk Pakedai, Kamis (15/10/2026).
Menurut Sujiwo, kader PKK memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, melakukan pendataan, serta menyampaikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat. Peran tersebut dinilai penting agar persoalan sosial dapat teridentifikasi sejak dini dan ditangani secara tepat.
Ia menjelaskan, pelaksanaan 10 program pokok PKK, empat kelompok kerja (Pokja), serta penguatan kelompok Dasawisma dapat membantu pemerintah memantau kondisi keluarga di lingkungan masyarakat.
Melalui pendataan yang optimal, pemerintah dan kader PKK diharapkan mampu mengidentifikasi warga lanjut usia yang membutuhkan perawatan, masyarakat sakit yang terkendala biaya, balita yang mengalami stunting, hingga ibu hamil yang belum memperoleh pendampingan memadai.
“Kalau Dasawisma berjalan, 10 program pokok PKK berjalan, dan empat Pokja-nya bergerak, kita berharap tidak ada lagi masyarakat yang luput dari perhatian. Di sinilah pentingnya kepekaan, simpati, dan empati terhadap kondisi warga,” ujar Sujiwo.
Ia juga mengapresiasi pengabdian para kader PKK yang menjalankan kegiatan sosial tanpa menerima honor khusus. Menurutnya, kontribusi tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.
Sujiwo turut mengajak para camat dan kepala desa untuk mendukung pelaksanaan program PKK di wilayah masing-masing agar berjalan secara konsisten dan bersinergi dengan pemerintah.
Pembangunan Harus Berlandaskan Keadilan
Dalam kesempatan tersebut, Sujiwo menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pembangunan, khususnya di Kecamatan Teluk Pakedai yang dinilainya belum memperoleh perhatian pembangunan secara maksimal selama bertahun-tahun.
Ia menyebutkan, kebijakan penganggaran harus mengacu pada tiga prinsip utama, yakni asas manfaat, asas prioritas, dan asas keadilan.
Asas manfaat berkaitan dengan dampak pembangunan bagi masyarakat, sedangkan asas prioritas menempatkan kebutuhan mendesak sebagai perhatian utama. Sementara itu, asas keadilan mengharuskan pemerintah memberikan perhatian secara proporsional kepada seluruh wilayah.
Sujiwo menegaskan, pemerataan pembangunan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik maupun hasil pemilihan kepala daerah. Menurutnya, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan dan pelayanan pemerintah.
“Walaupun saya kalah dalam pilkada di sini, saya tetap harus adil sebagai pemimpin. Ini bukan persoalan kalah dan menang, tetapi bagaimana memenuhi hak masyarakat Teluk Pakedai untuk mendapatkan bagian pembangunan secara proporsional,” tegasnya.
Jalan Poros Ekonomi Jadi Prioritas
Sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memprioritaskan penyelesaian jalan poros ekonomi yang menghubungkan Sungai Nipah, Desa Madura, Teluk Pakedai II, Teluk Pakedai Hulu, hingga Selat Remis.
Pembangunan jalan tersebut direncanakan berlanjut menuju Teluk Gelam dan ruas lainnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Menurut Sujiwo, penyelesaian jalan poros ekonomi diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat di sejumlah desa, antara lain Tanjung Bunga, Kuala Karang, Seruat I, Selat Remis, Teluk Pakedai Hulu, Sungai Nibung, Teluk Pakedai II, Sungai Nipah, dan Desa Madura.
Perbaikan akses jalan diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mempermudah akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik.
Selain infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga menargetkan kelanjutan pemasangan penerangan jalan umum (PJU). Pada 2026, alokasi pembangunan PJU di wilayah tersebut disebut mencapai sekitar tiga hingga empat kilometer. Pekerjaan itu diharapkan mulai berjalan pada akhir Oktober.
Sujiwo menilai, ketersediaan jalan yang memadai dan penerangan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat, sekaligus berpotensi mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas.
Dorong Gotong Royong di Tingkat Desa
Sujiwo juga mengingatkan para kepala desa agar tetap menjaga semangat pengabdian meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Ia meminta pemerintah desa terus mendukung kegiatan PKK serta menghidupkan kembali semangat gotong royong masyarakat setidaknya sekali dalam sebulan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas perbedaan latar belakang maupun pilihan politik.
“Boleh berbeda latar belakang dan pilihan, tetapi ketika menyangkut kepentingan rakyat, kita harus bersatu. Rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Melalui momentum HKG PKK ke-54 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap kader PKK semakin optimal dalam mendukung pembangunan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan kader PKK juga diharapkan terus diperkuat agar pemerataan pembangunan di Kecamatan Teluk Pakedai berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. [SK]
