Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas sensus ke lapangan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat..jpeg)
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjawab pertanyaan petugas Sensus Ekonomi 2026 di kediaman pribadinya. SUARANUSANTARA/SK
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjadi salah satu warga yang turut mengikuti proses pendataan tersebut. Didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, Edi menerima kedatangan petugas BPS dan memberikan informasi sesuai pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan sensus.
Edi menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Pontianak terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang dihimpun BPS memiliki peran penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan dan program ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Nantinya petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah penghuni dalam kartu keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujar Edi usai menerima petugas sensus di kediamannya, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, ketersediaan data ekonomi yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi.
“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan menentukan minat investor, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Edi berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat serta sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penghasilan warga.
Dengan pemetaan ekonomi yang komprehensif, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi yang perlu dikembangkan sekaligus merancang program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif.
“Kalau datanya sudah dipetakan, kita bisa mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih detail, termasuk tingkat pendapatan dan sumber-sumber penghasilannya. Dari situ kita dapat menentukan program yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sejauh ini berjalan sesuai jadwal. Sebagian besar petugas telah diterjunkan untuk melakukan pendataan terhadap rumah tangga maupun pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Pontianak.
“Secara keseluruhan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sudah berjalan sejak 15 Juni. Petugas kami telah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan terhadap berbagai pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak,” jelas Amad.
Ia menjelaskan, sasaran pendataan tidak hanya mencakup perusahaan besar, toko, maupun usaha yang memiliki lokasi fisik. BPS juga menyasar aktivitas ekonomi yang dilakukan dari rumah maupun melalui platform digital.
Seiring perkembangan ekonomi digital, berbagai jenis usaha baru bermunculan tanpa memiliki tempat usaha yang mudah dikenali. Karena itu, pelaku usaha online, konten kreator, influencer, TikToker, penyanyi, MC, hingga profesi jasa lainnya juga menjadi bagian dari pendataan.
“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” imbuhnya.
Amad menilai sektor ekonomi kreatif dan digital telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, data dari sektor tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap.
Dalam menjaga kualitas data, BPS melakukan proses verifikasi dengan memanfaatkan berbagai sumber data pembanding dari tingkat nasional hingga daerah. Petugas juga akan mendata usaha yang ditemukan langsung di lapangan meskipun belum masuk dalam direktori usaha maupun data instansi terkait.
BPS Kota Pontianak mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Amad memastikan seluruh petugas dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi.
“Kami berharap masyarakat dapat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya. Tidak perlu khawatir karena seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” tutupnya. [SK]