Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perluasan akses pendidikan nonformal. Hal itu disampaikan dalam pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar periode 2025–2030 yang digelar pada Selasa (20/11/2025).
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dalam kegiatan pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar pada Selasa (20/11/2025).SUARANUSANTARA/SK
Norsan menyebut perlu langkah terobosan untuk mengejar ketertinggalan IPM Kalbar, terutama pada aspek pendidikan. Pada 2025, IPM Kalbar tercatat berada di angka 72,09, atau hanya naik 0,08 poin dari tahun sebelumnya. Capaian ini masih di bawah rata-rata nasional 75,90 dan tertinggal dari beberapa provinsi lain di wilayah Kalimantan.
Menurutnya, rendahnya jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan menengah menjadi hambatan utama dalam percepatan IPM.
“Masih ada 25 persen masyarakat Kalimantan Barat yang belum tamat SMA. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalbar meminta Dinas Pendidikan memperluas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Tidak hanya terpusat di PKBM, pendidikan kesetaraan akan diperluas ke perusahaan hingga posyandu, sehingga masyarakat bisa belajar di lingkungan terdekat mereka.
Gubernur Norsan mencontohkan model kerja sama yang telah berhasil dilakukan di SMKN 1 Ketapang, di mana perusahaan mitra menyediakan guru dan kurikulum khusus bagi para pekerja agar dapat mengikuti ujian kelulusan.
“Model seperti ini harus diperbanyak. Perusahaan bisa menjadi ruang belajar, sehingga pekerja tidak perlu meninggalkan aktivitas kerja untuk menyelesaikan pendidikan,” jelasnya.
Selain sektor industri, pemerintah juga mendorong posyandu menjadi pusat pembelajaran bagi ibu rumah tangga yang ingin menyelesaikan Paket C. Dengan memanfaatkan fasilitas komunitas, akses pendidikan dapat menjangkau masyarakat hingga level paling bawah.
Gubernur Norsan menyampaikan optimismenya bahwa Dewan Pendidikan Kalbar periode 2025–2030 mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Saya yakin mereka adalah orang-orang hebat. Dengan gerak cepat, kita bisa mendongkrak IPM dalam lima tahun ke depan,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan peningkatan signifikan pada angka pendidikan menengah sebagai kunci untuk mendorong percepatan pembangunan manusia dan memperkuat daya saing daerah. Dengan kolaborasi lintas sektor, program pendidikan nonformal diharapkan dapat menjadi solusi efektif bagi masyarakat yang belum menamatkan sekolah formal.[SK]
