Kemarau Panjang, Pemkot Pontianak Perkuat Penanganan Air Bersih hingga Stabilitas Harga

Sebarkan:

 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat memimpin rapat koordinasi jajaran Pemkot Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (28/9/2026). SUARANUSANTARA/SK
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Kemarau panjang yang melanda Kota Pontianak dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), intrusi air asin yang memengaruhi ketersediaan air bersih, kesehatan, hingga harga kebutuhan pokok.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Pontianak memperkuat penanganan sekaligus melakukan pembenahan di berbagai sektor untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Pemkot Pontianak untuk memperkuat respons terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.

“Karhutla dampaknya ke banyak hal. Ada kesehatan, pendidikan, air bersih, harga kebutuhan pokok, lingkungan dan kebersihan kota. Semua ini harus kita respons,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi jajaran Pemkot Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (28/9/2026).

Menurut Edi, kondisi alam yang berlangsung cukup panjang membuat dampaknya dirasakan pada berbagai layanan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu lebih peka membaca perubahan kondisi di lapangan dan mengambil langkah sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.

“Pola kerja kita harus lebih antisipatif. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Respon, peduli dan tanggap harus menjadi cara kita bekerja,” katanya.

Salah satu perhatian utama Pemkot Pontianak adalah ketersediaan air bersih. Kemarau panjang turut memengaruhi kondisi sumber air baku sehingga pemerintah kota terus mencari sumber alternatif, termasuk hingga wilayah Desa Biong, Kabupaten Kubu Raya.

“Kemarin kita sudah cek beberapa lokasi yang berpotensi menyediakan air baku,” papar Edi.

Di sisi lain, PDAM diminta segera memfungsikan lima pompa yang berada di Penepat untuk mengetahui kapasitas sumber air yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kebutuhan air baku Kota Pontianak.

Distribusi air bersih juga tetap dilakukan secara kondisional sesuai kebutuhan masyarakat. Camat dan lurah diminta memantau kondisi wilayah serta segera berkoordinasi apabila terdapat kebutuhan distribusi air bersih.

Dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan diminta memperkuat respons terhadap gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi asap maupun dampak penggunaan air asin. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup diarahkan memastikan informasi mengenai kualitas udara disampaikan secara tepat dan terukur kepada masyarakat.

“Informasi kualitas udara disampaikan dengan konteks yang tepat. Jika sedang berbahaya atau parah, perlu ditampilkan imbauan,” imbuh Edi.

Dampak kemarau terhadap kebutuhan ekonomi warga juga menjadi perhatian pemerintah. Pemkot Pontianak merencanakan pelaksanaan pasar murah bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk sayur-mayur, akan disediakan untuk membantu menjaga ketersediaan barang sekaligus stabilitas harga.

“Yang kita jaga adalah kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Saya minta dinas terkait turun monitoring harga serta mitigasi lonjakan harga,” sebutnya.

Selain menangani dampak kemarau, Pemkot Pontianak juga mulai memperkuat kesiapan menghadapi perubahan kondisi alam berikutnya. Dinas Pekerjaan Umum bersama camat dan lurah diminta memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik menjelang musim penghujan dan potensi air pasang pada akhir tahun.

Pengawasan terhadap pembangunan dan proyek di wilayah Kota Pontianak juga diperkuat agar pelaksanaannya tidak mengganggu drainase, akses masyarakat maupun kondisi lingkungan. Penataan jaringan utilitas, terutama kabel internet yang belum tertata, turut menjadi perhatian pemerintah.

Edi juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi dan akuntabilitas.

“Ini momentum untuk kita berbenah. Pemerintah harus lebih cepat membaca situasi, lebih peduli terhadap dampaknya kepada masyarakat, dan lebih tanggap dalam mengambil tindakan,” tuturnya.

Ia menambahkan, upaya pembenahan membutuhkan kerja bersama antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, aparat keamanan, dan masyarakat.

Program Indonesia ASRI juga akan terus digiatkan melalui berbagai aksi nyata untuk menjaga kebersihan, lingkungan, serta kualitas ruang kota.

“Kita ingin sistem kerja yang lebih siap menghadapi perubahan kondisi ke depan,” pungkasnya. [SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini