Pendidikan Dan Kesehatan Jadi Prioritas KUA-PPAS Kalbar 2027, Infrastruktur Tetap Diperkuat

Foto bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan dan jajaran Pimpinan DPRD Kalbar usai Rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan KUA PPAS 2026. SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan, penguatan kedua sektor tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat upaya penanganan stunting di Kalimantan Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Norsan seusai mengikuti Rapat Paripurna di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).

Menurut Norsan, pendidikan dan kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan mengarahkan perhatian dan dukungan anggaran terhadap berbagai program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Tetap kita prioritaskan masalah infrastruktur. Kemudian juga dalam KUA-PPAS 2027 nanti, pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas utama. Kedua ini yang perlu kita seriuskan karena dari pendidikan dan kesehatan ini salah satu juga menekan angka stunting,” ujar Norsan.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Begitu pula sektor kesehatan yang dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

Khusus dalam penanganan stunting, pemerintah daerah perlu memperkuat berbagai program yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar pencegahan stunting dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Meski pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama, Norsan memastikan pembangunan infrastruktur tetap mendapat perhatian. Infrastruktur dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas masyarakat, serta menopang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

“Kedua-duanya itu, kesehatan dan pendidikan, di samping infrastruktur juga. Artinya yang paling urgent pendidikan dan kesehatan, kemudian infrastruktur. Itu yang kita utamakan, kalau yang lain masih bisa kita pertimbangkan,” katanya.

Menurut Norsan, penentuan prioritas tersebut diperlukan agar anggaran daerah dapat diarahkan secara efektif terhadap kebutuhan yang paling mendesak. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan besarnya program, tetapi juga manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan arah kebijakan tersebut, Pemprov Kalbar diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sekaligus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur akan terus didorong secara terukur untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Penyusunan KUA-PPAS 2027 pun menjadi momentum bagi Pemprov Kalbar untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat serta mendukung target pembangunan daerah secara berkelanjutan.[SK]